Mbak Ani Bikin Guru Resah

JAKARTA, KOMPAS.com- Beredarnya Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani atau Mbak Ani Nomor S-145/MK.05/2 tanggal 12 Maret 2009 tentang tunjangan profesi yang ditujukan kepada Mendiknas Bambang Sudibyo dan Menteri Agama Maftuh Basyuni meresahkan kalangan guru. 

Sejumlah guru yang lulus sertifikasi, Sabtu (4/4), memperkirakan, surat Menkeu itu akan mempengaruhi pupularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena mereka siap untuk tidak memilih Yudhoyono.

Sejumlah guru mengaku resah karena dalam surat itu tunjangan profesi guru dihentikan, bahkan yang sudah diterima wajib dikembalikan ke negara dengan cara potong gaji setiap bulan.

Sri, salah satu guru di Kabupaten Bogor, mengatakan, semua guru kaget dengan munculnya surat itu. Mereka tidak akan memilih Yudhoyono jika tidak segera mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) hingga Juni 2009.

“Kami kaget, karena tidak mungkin uang yang sudah diterima hampir setahun yang lalu, harus dikembalikan ke negara dengan potong gaji. Uangnya itu sudah terpakai untuk kebutuhan keluarga,” katanya.

Hal senada diungkap Maman, guru SD di Kota Depok yang mengaku, surat edaran itu membuat guru berfikir dua kali untuk memilih Yudhoyono. Padahal semula semua guru sepakat untuk mendukung Yudhoyono yang dianggap bisa menggolkan tunjangan profesi guru.

Para guru meminta Presiden Yudhoyono segera mengeluarkan Perpres itu sehingga tunjangan profesi tetap dibayarkan dan tidak ada lagi  kewajiban mengembalikan tunjangan itu. Namun Masyur, salah satu guru SD di Bojonggede, Kabupaten Bogor mengatakan, ada kemungkinan beredarnya surat itu bertujuan politis menjelang Pemilu 2009 karena dipastikan akan mengurangi kepercayaan guru terhadap Pemerintahan SBY-JK.
“Saya yakin pasti SBY akan tandatangani Perpres itu. Jadi sebaiknya guru menyampaikan aspirasi secara arif supaya isu itu tidak dijadikan tunggangan kepentingan politik,” katanya.

Dalam Menkeu surat Nomor S-145/MK.05/2 tanggal 12 Maret 2009 itu disebutkan, jika sampai dengan akhir bulan Juni 2009 Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tunjuangan profesi guru belum ditetapkan, maka pembayaran tunjangan profesi guru PNS dan non PNS pada Departemen Pendidikan dan Depertemen Agama untuk sementara dihentikan.Dan jika sampai akhir tahun 2009 PP dan Perpres belum juga ditetapkan, maka tunjangan profesi yang sudah dibayarkan harus dikembalikan dengan cara pemotongan gaji setiap bulan.

Surat yang ditandatangani Menkeu Sri Mulyani itu ditembuskan kepada Presiden, Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan Depkeu.

Tetap diprogramkan
Menanggapi keresahan para guru, Presiden SBY menyatakan, pemerintah tetap memprogramkan adanya tunjangan profesi guru sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

“Saya harus rapat untuk membahas isu itu, tidak ada pembatalan tunjangan profesi guru. Kita akan konsisten sejalan dengan perekonomian dan penerimaan negara kita,” kata Presiden saat menghadiri acara silaturahmi dengan guru peserta program di Surabaya, Jumat (4/4) malam.

Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono usai bercerita pada para guru tentang rapat yang diadakannya pada Senin (30/3) di Halim Perdanakusuma Jakarta, satu jam sebelum keberangkatannya ke London untuk menghadiri KTT G-20.

“Pada 30 Maret, satu jam sebelum terbang ke Inggris, saya pimpin rapat kecil di Halim dan dihadiri antara lain Menko Kesra, Mendiknas, dan yang mewakili Menkeu,” kata Presiden yang didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono.

Presiden berkata “Kenapa harus ada pertemuan itu karena saya dengar ada berita seolah-olah profesi guru ditiadakan.”

Mensesneg Hatta Radjasa usai rapat yang berlangsung di Halim Perdanakusuma tersebut mengatakan, seluruh tunjangan untuk dosen dan guru PNS dan non PNS, baik di bawah Diknas maupun Depag tetap akan berjalan.

“Dan tidak ada penundaan, tidak ada keterlambatan terhadap PP maupun Perpres tersebut. PP tentang guru telah selesai, sudah ditandatangani Presiden beberapa bulan yang lalu, yang tersisa adalah peraturan pemerintah untuk dosen yang akan selesai sesuai dengan ’schedule’ sebelum bulan Juni,” katanya.

Demikian juga dengan Perpres yang mengatur tentang pelaksanaan tunjangan profesi juga akan selesai tepat pada waktunya sehingga dengan demikian tidak akan terjadi pemerintah menjamin tidak akan terjadi penundaan tunjangan tersebut.

Sumber: Kompas.com

Satu Tanggapan

  1. Selamat Siang Pak
    Salam Salam Kenal dari Balikpapan…
    Berkenan bertukar link..?🙂

    Ini Blog Kami:
    http://sekolahpramugari.com/emergency-procedure.html

    Terima Kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: